Aduh maaf, kali ini admin mau posting tentang makalah lagi
nih, maaf ya kalo bosen sama saya karena posting blog Cuma makalah terus, ya
karena memang blog ini khusus share makalah dan beberapa pengertian :D , Anda
tau HAM ? HAM adalah Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hal yang
mutlak yang harud dimiliki oleh setiap manusia loh :p. Dibawah ini admin udah
siapin Bahan Makalah tentang Hak Asasi Manusia yang mungkin sedikit bisa
membantu anda untuk tugas sekolah J Selamat membaca broo :D
Pengertian HAM
Bila di artikan Hak asasi manusia atau
di singkat HAM adalah hak dasar milik manusia seutuhnya karena martabatnya
sebagai manusia dan bukan pula di beri oleh masyarakat ataupun Negara. Karena
itulah Hak Asasi Manusia atau HAM tidak dapat di hilangkan atau bersifat
permanen pada diri manusia itu sendiri.
Sejarah HAM
Inggris adalah awal mula HAM ada. Inggris
mempunyai tradisi perlawanan kepada para raja yang mencoba berkuasa secara
permanen. Pada tahun 1215 kaum bangsawan memaksa Raja John untuk menerbitkan Magna Charta Libertatum (larangan
penghukuman, penahanan, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang).
Pada tahun 1679 terbit Habeas
Corpus Act (orang yang ditahan harus dihadapkan pada hakim dalam waktu tiga
hari dan diberitahu atas tuduhan apa Ia ditahan).
Pada tahun 1680 terbit Bill
of Rights (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi
Raja). Akta ini merupakan konstitusi modern pertama di dunia. Dalam akta
tersebut ditegaskan bahwa raja tunduk kepada parrlemen, tidak dapat memungut
pajak ataupun memiliki pasukan pada masa damai tanpa persetujuan parlemen, dan
harus mengakui hak-hak parlemen. UU ini masih diskriminatif karena hanya
mengakui hak kaum bangsawan (itu pun hanya laki-laki).
Upaya pemerintah dalam Menegakan HAM
Upaya penegakkan HAM akan berhasil
jika putusan peradilan tidak memihak dan merdeka dalam memperjuangkan penegakan
HaM di Indonesia. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, pada masa reformasi,
perkembangan HAM di Indonesia memiliki landasan operasional yang lebih jelas.
Sebenarnya istilah hak dasar atau hak asasi manusia sudah banyak tercantum
dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti dalam UUD 1945,
Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan Tap MPRS No. XIV/MPRS/1966.
Walaupun begitu, ketetapan MPR tentang HAM baru dihasilkan pada masa reformasi,
misalnya dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998.
Sebagai upaya untuk tetap menegakkan
hak-hak asasi manusia di Indonesia, melalui keputusan Presiden No. 50 Tahun
1993 pemerintah membentuk lembaga independen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) yang berkedudukan di Jakarta. Komnas HAM hanya berfungsi sebagai
penyelidik dengan mengumpulkan berbagai data dan fakta dari kasus yang diduga
melanggar HAM. Hasil penyelidikan diserahkan kepada pihak kejaksaan.
Selanjutnya proses hukuman diserahkan kepada pengadilan.
Penegakan HAM secara yuridis formal
ini diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang pelaksanaan
HAM di Indonesia serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tap MPR No.
XVII/MPR/1998 memuat Piagam Hak Asasi Manusia yang mencakup hak untuk hidup,
hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri,
hak atas keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak atas
keamanan, hak atas kesejahteraan, serta hak atas perlindungan dan pemajuan oleh
pemerintah.
Meskipun dari sisi
perundang-undangan sudah menunjukan kemajuan yang positif, namun penegakan HAM
dan dan keadilan masih jauh dari harapan. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi
tidak diselesaikan secara adil atau memenuhi keadilan masyarakat.
Instrumen atau Dasar Hukum HAM
Pada tahun 1948, Persatuan
Bangsa-Bangsa (PBB) mencetuskan pernyataan tentang perlindungan terhadap HAM.
Pernyataan tersebut dikenal dengan nama Universal
Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia = DUHAM PBB),
yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri atas 30
pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia
untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimuat di dalam
konstitusi negara masing-masing.
Ketika DUHAM PBB tercetus,
sesungguhnya deklarasi ini merupakan reaksi terhadap perbuatan dehumanisasi
(bertentangan dengan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan) serta mengajak negara
anggota PBB untuk melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM terhadap
warganya.
Kesimpulan
Jika kita akhiri dengan Kesimpulan
maka Hak Asasi Manusia atau HAM adalah HAK mutlak yang harus dimiliki oleh
setiap manusia dan bukan karena di berikan oleh masyarakat ataupun oleh Negara
tempat manusia itu tinggal.
